5 Perbedaan Upacara HUT RI ke-75 dengan tahun sebelumnya
  •   Kamis, 17 September 2020
  •  Admin

Sumber : Liputan6.com, Jakarta - Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kemerdekaan RI di Istana Negara, Jakarta tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengingat situasi pandemi virus corona (Covid-19) di tanah air.

HUT ke-75 RI yang biasanya digelar meriah di Istana dengan mengundang masyarakat berbagai kalangan kini berlangsung secara sederhana. Peserta yang hadir di Istana dibatasi dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Berikut 5 hal yang berbeda di Upacara HUT ke-75 RI:

1. Tak Undang Masyarakat ke Istana

Istana mengajak masyarakat umum untuk mengikuti Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI secara virtual. Ada 17.845 kuota yang disediakan untuk menghadiri upacara HUT ke-75 RI di Istana secara daring.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyampaikan keputusan ini mengingat situasi pandemi Covid-19. Sehingga, pihak Istana memutuskan upacara peringatan HUT ke-75 RI diikuti secara virtual demi kesehatan masyarakat.

"Karena paham masih ada PSBB dan mengutamakan kesehatan masyarakat dan protokol kesehatan," ucap Heru dalam video conference, Senin 6 Juli 2020.

Pihak Istana Kepresidenan telah meluncurkan laman "Pandang Istana" sebagai situs resmi pendaftaran partisipasi upacara HUT ke-75 Kemerdekaan secara virtual. Situs ini diluncurkan agar perayaan upacara kemerdekaan bisa diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia.

2. Hanya Dihadiri 6 Pejabat Negara

Selain tak mengundang masyarakat, pejabat yang hadir langsung di Istana pun dibatasi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara tentang pedoman peringatan HUT ke-75 RI.

Pejabat yang hadir yakni, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Inspektur Upacara dan Wapres Ma'ruf Amin. Kemudian, empat pejabat lainnya menjadi petugas upacara.

Mereka yakni, Ketua MPR Bambang Soesatyo yang bertugas sebagai pembaca teks proklamasi, Menteri Agama Fachrur Rozie selaku pembaca doa, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Idham Azis.

Adapun para menteri dan pimpinan lembaga negara lainnya diwajibkan mengikuti upacara pengibaran dan penurunan bendera pusaka secara virtual dari kantor masing-masing. Begitu pula dengan kepala daerah harus mengikutinya secara virtual setelah melaksanakan upacara di daerah.